JakartaSukabumi

Kapoksi Fraksi Gerindra: Hergun Dorong Penambahan Sukabumi ke Kawasan Aglomerasi

121
×

Kapoksi Fraksi Gerindra: Hergun Dorong Penambahan Sukabumi ke Kawasan Aglomerasi

Sebarkan artikel ini
Kapoksi Fraksi Gerindra: Hergun Dorong Penambahan Sukabumi ke Kawasan Aglomerasi
Hergun Dorong Penambahan Sukabumi ke Kawasan Aglomerasi

PENASUKABUMI – Badan Legislasi DPR-RI bersama Pemerintah dan DPD-RI sedang meninjau usulan untuk menyertakan Sukabumi ke dalam Kawasan Aglomerasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR-RI, Heri Gunawan atau Hergun, dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang mencakup Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, menyoroti pentingnya peran Sukabumi bagi penduduk Jakarta. Salah satunya adalah Sukabumi sebagai pemasok air minum untuk warga Jakarta.

“Keberadaan infrastruktur yang maju mendorong sebagian warga Jakarta bertempat tinggal dan membangun pemukiman di Sukabumi,” kata Hergun.

Ditambahkan bahwa Sukabumi juga memiliki kawasan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memasok kebutuhan pangan dan menjadi tujuan wisata bagi warga Jakarta.

Hergun berpendapat bahwa keberadaan Sukabumi yang lebih maju, dekat, dan memiliki akses transportasi yang baik, seharusnya memungkinkan kota tersebut masuk dalam Kawasan Aglomerasi. Usulan ini mendapat respon positif dari anggota Panja RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta DPR-RI, Perwakilan dari DPD-RI, dan pemerintah.

Dia menekankan bahwa keikutsertaan Sukabumi dalam Kawasan Aglomerasi akan mendukung kemajuan ekonomi, infrastruktur, pariwisata, serta investasi dan pembangunan pabrik-pabrik baru di daerah tersebut.

“Usulan ini perlu mendapatkan dukungan dan pengawalan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya dalam Peraturan Pemerintah,” terangnya.

Dengan demikian, keikutsertaan Sukabumi dalam Kawasan Aglomerasi Jakarta tidak hanya akan memberikan manfaat bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya serta keseluruhan ekonomi nasional.