PENASUKABUMI.COM – Kegiatan reses bukan hanya rutinitas politik, tetapi ajang strategis untuk mendengar dan memperjuangkan suara rakyat. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Uden Abdun Natsir, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat melaksanakan reses ke-II tahun 2025 di Bale Sawala, Desa Kebonpedes, Rabu (7/5).
Dalam reses kali ini, Uden tidak berjalan sendiri. Ia berkolaborasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, drh. H. Slamet, demi memperkuat penyampaian aspirasi serta mencari solusi lintas kewenangan untuk berbagai persoalan krusial yang disampaikan masyarakat.
BPJS Tak Aktif, Warga Tak Bisa Berobat
Salah satu isu paling mencolok yang muncul adalah soal layanan BPJS Kesehatan, khususnya kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan tanpa kejelasan. Banyak warga yang mengeluh tidak dapat menggunakan BPJS saat berobat, meski secara status seharusnya mereka ditanggung oleh pemerintah.
“Sampai sekarang saya sebagai anggota DPRD pun masih mencari solusi konkret soal BPJS PBI ini. Kami akan segera mengadakan rapat lintas sektor agar masyarakat bisa kembali merasakan manfaat layanan kesehatan yang adil,” tegas Uden.
Keluhan ini juga diperkuat oleh Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani, yang menyebut bahwa pelayanan BPJS masih menyulitkan, meskipun sudah ada edaran dari Gubernur Jawa Barat soal UHC (Universal Health Coverage).
Harga Gabah Jatuh, Petani Merugi
Persoalan lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah anjloknya harga gabah di tingkat petani. Meski pemerintah menetapkan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, banyak petani masih menjual kepada tengkulak di harga Rp4.500–5.000.
“Petani terpaksa menjual ke tengkulak karena sebelumnya sudah meminjam dana talang untuk modal tanam. Ini siklus yang menjerat dan merugikan petani kita,” ungkap Uden.
Uden menilai akar masalahnya terletak pada minimnya sosialisasi pemerintah terkait mekanisme penjualan gabah langsung ke Bulog. Banyak petani yang tidak tahu prosedurnya, sehingga terpaksa menjual ke pihak ketiga dengan harga yang tidak manusiawi.
“Kita harus hadir untuk mendampingi petani. Pemerintah daerah wajib turun tangan agar kebijakan pusat tidak hanya jadi angka di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan di lapangan,” tegasnya.
DPRD Siap Jemput Bola dan Gandeng Tiga Pilar
Demi memperjuangkan hak petani, Uden berjanji akan menggandeng kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk membantu petani menjual gabah ke Bulog secara langsung. Strategi ini diharapkan bisa memangkas mata rantai tengkulak dan memulihkan harga gabah ke tingkat yang wajar.
“Kami akan menyasar langsung petani agar penyerapan gabah ke Bulog maksimal. Kita ingin petani di Sukabumi bangkit secara ekonomi,” ujarnya.
Kolaborasi DPRD dan DPR RI: Aspirasi Warga Ditangani Serius
Kehadiran Anggota DPR RI, drh. H. Slamet, dalam reses ini menjadi bentuk kolaborasi nyata antara DPRD dan DPR pusat dalam menyerap dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
“Ini bukan hanya silaturahmi, tapi bagian dari tugas kami memperjuangkan agar suara petani, soal harga gabah dan irigasi, bisa masuk dalam kebijakan nasional,” kata Slamet.
Slamet juga menyoroti pentingnya infrastruktur pertanian, terutama saluran irigasi, sebagai syarat utama keberhasilan swasembada pangan.
“Menanam padi tanpa air? Mustahil. Irigasi harus dibangun. Kami sedang dorong agar anggaran pusat bisa digiring ke Sukabumi,” tegasnya.
Komitmen DPRD: Aspirasi Petani dan Rakyat Adalah Prioritas
Kegiatan reses ini menjadi bukti bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi, melalui Komisi IV, terus berupaya hadir di tengah masyarakat dan memastikan aspirasi warga tidak hanya didengar, tetapi diperjuangkan hingga tuntas.
“Insya Allah, DPRD tidak akan tinggal diam. Kita akan terus kawal semua aspirasi ini, agar rakyat—khususnya petani dan masyarakat kecil—tidak merasa ditinggalkan,” tutup Uden Abdun Natsir.
