DPRD Kab Sukabumi

Apindo dan BPJS Bahas Kepesertaan dan Fasilitas Kesehatan: DPRD Sukabumi Utamakan Kepentingan Masyarakat

53
×

Apindo dan BPJS Bahas Kepesertaan dan Fasilitas Kesehatan: DPRD Sukabumi Utamakan Kepentingan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Apindo dan BPJS Bahas Kepesertaan dan Fasilitas Kesehatan: DPRD Sukabumi Utamakan Kepentingan Masyarakat
Apindo dan BPJS Kesehatan Sukabumi Bahas Kepesertaan dan Fasilitas Kesehatan: DPRD Kabupaten Sukabumi Utamakan Kepentingan Masyarakat

PENASUKABUMI.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengadakan kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan Sukabumi. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, yang hadir sebagai tamu undangan untuk membahas berbagai isu penting terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan.

Hera menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan hasil undangan dari BPJS Kesehatan dan Sekretaris Daerah Sukabumi, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah dan kalangan pengusaha. DPRD Kabupaten Sukabumi menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan dalam setiap langkah yang diambil.

“Kehadiran kami di sini atas undangan BPJS Kesehatan dan Sekda untuk meninjau serta mempererat kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah serta kalangan pengusaha. Kami di DPRD sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ungkap Hera Pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Hera, Apindo menyoroti beberapa masalah terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan serta fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai. Beberapa perusahaan di Sukabumi masih memiliki pekerja yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Perusahaan siap untuk memindahkan pekerja dari status PBI ke kepesertaan yang dibiayai oleh perusahaan. Selain itu, Apindo juga menanggapi perbedaan pelayanan fasilitas kesehatan yang masih terjadi,” tambahnya.

Hera juga menekankan pentingnya pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) tidak hanya melalui kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan segmen lain seperti perusahaan.

“Jika APBD sudah cukup banyak, kita perlu mencari dari segmen lain untuk memenuhi target UHC. DPRD akan terus mendorong inisiatif ini demi kepentingan masyarakat,” kata Hera.

Ia juga mendorong adanya koordinasi dari semua pihak untuk meningkatkan efisiensi anggaran APBD Kabupaten Sukabumi.

“Anggaran yang telah dikeluarkan cukup besar, sekitar Rp 150 miliar atau Rp 16 miliar per tahun untuk PBI. Kami di DPRD akan memastikan bahwa anggaran ini digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat,” tutup Hera.