Sukabumi

DPRD Sukabumi Desak Pemerintah Daerah Tuntaskan Masalah Gaji ASN yang Belum Cair

12
×

DPRD Sukabumi Desak Pemerintah Daerah Tuntaskan Masalah Gaji ASN yang Belum Cair

Sebarkan artikel ini
DPRD Sukabumi Desak Pemerintah Daerah Tuntaskan Masalah Gaji ASN yang Belum Cair

PENASUKABUMI.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Rizwan, mengkritisi permasalahan keterlambatan pencairan gaji ASN di Kabupaten Sukabumi akibat gangguan teknis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurut Asep, situasi ini harus segera ditangani dengan langkah konkret dan serius, mengingat kesejahteraan para ASN adalah prioritas yang tidak boleh ditunda.

“Keterlambatan gaji ASN ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah daerah wajib mencari solusi sesegera mungkin agar masalah teknis yang terjadi di SIPD tidak terus menerus menjadi hambatan bagi mereka yang mengabdi di pemerintahan,” tegas Asep Rizwan, Kamis (7/11/2024).

Sebagai wakil rakyat, Asep menekankan bahwa ASN adalah bagian penting dari roda pemerintahan di Sukabumi. Kesejahteraan mereka, katanya, berdampak langsung pada pelayanan publik yang diterima masyarakat.

“Kalau kita bicara pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan ASN ini fundamental. Bagaimana mungkin mereka dapat bekerja maksimal jika gaji mereka terganjal masalah teknis yang seharusnya bisa ditangani sejak awal,” ucapnya.

Asep juga menilai perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar sistem informasi seperti SIPD bisa berjalan tanpa kendala.

Ia menyoroti bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di Sukabumi, melainkan juga di kabupaten lain, namun ia berharap ada perhatian khusus untuk daerah yang mengalami kendala serius seperti Sukabumi.

“Ini bukan hanya masalah teknis biasa. Jika SIPD terus-terusan ngelag, tentu harus ada evaluasi serius. Pemerintah daerah tidak bisa menunggu saja. Kami di DPRD siap mendesak agar perbaikan sistem ini jadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang,” lanjut Asep.

Asep juga menyarankan agar Pemkab Sukabumi tidak hanya menunggu perbaikan dari pusat, tetapi juga berusaha mencari jalan keluar sementara yang bisa memastikan hak-hak ASN tetap terpenuhi.

“Jika ada kendala teknis di SIPD, harus ada mekanisme darurat atau alternatif yang bisa memastikan hak ASN tetap dipenuhi tepat waktu. Tidak elok kalau keterlambatan ini berlarut-larut sementara para ASN kita bergantung pada pendapatan bulanan mereka,” tutupnya.