PENASUKABUMI.COM – Menghadapi tekanan fiskal tahun 2026 akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk segera melakukan langkah adaptif dan efisiensi program kerja.
Langkah ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah OPD, Perumda, dan mitra strategis keuangan daerah yang digelar selama dua hari, Senin–Selasa (6–7 Oktober 2025) di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Kecamatan Cibadak.
Rakor dihadiri perwakilan dari Bank BJB, BPKAD, Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda di Kabupaten Sukabumi, di antaranya AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan LKM Sukabumi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menjelaskan bahwa tekanan fiskal tahun depan cukup signifikan karena penurunan TKD mencapai lebih dari Rp700 miliar. Hal ini, menurutnya, harus direspons dengan kebijakan yang cermat dan efisien.
“Anggaran daerah kita berkurang lebih dari Rp700 miliar akibat pemotongan TKD. Ini tentu berdampak besar terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengevaluasi dan menyesuaikan program,” ujar Hera, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, DPRD melalui Komisi III mengambil langkah proaktif dengan melakukan konsolidasi awal untuk memastikan seluruh program kerja tetap sejalan dengan visi-misi kepala daerah, serta sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Pembahasan ini akan kita lanjutkan bersama TAPD agar hasilnya konkret dan terintegrasi dalam penyusunan anggaran tahun 2026,” tambahnya.
Hera menegaskan, dalam situasi fiskal terbatas, diperlukan prioritas yang jelas agar program yang benar-benar menyentuh masyarakat tetap berjalan.
“Yang utama itu kegiatan yang primer dulu, baru yang sekunder. Kita fokus pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan yang bersifat administratif dan operasional internal dikurangi, bahkan ditunda jika tidak mendesak, supaya ruang fiskal bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.
“Kegiatan rapat rutin atau administrasi yang tidak berdampak langsung sebaiknya ditinjau ulang. Anggaran harus diarahkan untuk sektor yang menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan warga,” jelas Hera.
Selain efisiensi, DPRD juga mendorong setiap OPD dan Perumda untuk berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti kerja sama publik-swasta, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan unit usaha BUMD agar tetap dapat menopang pembangunan tanpa bergantung penuh pada dana transfer pusat.
“Kalau anggaran besar, tinggal belanja. Tapi kalau anggaran terbatas, kita dituntut berpikir keras dan bertindak cerdas. Ini saatnya pembuktian bahwa OPD dan Perumda mampu berinovasi di tengah keterbatasan,” pungkas Hera.
