PENASUKABUMI.COM – Komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya datang dari jajaran eksekutif, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam Rakor Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK bersama Pemprov Jawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali hadir langsung mendampingi Bupati H. Asep Japar, Rabu (4/6/2025), di Gedung Pakuan, Bandung.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD se-Jawa Barat ini, Budi menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas DPRD dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan.
“Anggaran harus dikawal agar tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Rakor ini menjadi ruang penting bagi DPRD untuk memperkuat integritas kelembagaan,” kata Budi.
Kehadiran Ketua DPRD Sukabumi dalam penandatanganan dokumen komitmen antikorupsi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat menjadi bukti konkret bahwa lembaga legislatif juga bertanggung jawab dalam menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.
Budi berharap, sinergi antara DPRD dan KPK akan terus ditingkatkan, termasuk dalam aspek preventif dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
