Sukabumi

DPMD Sukabumi Perkuat Sinergi dengan TNI, Dorong Pemerataan Infrastruktur Pedesaan Lewat Karya Bhakti 2025

222
×

DPMD Sukabumi Perkuat Sinergi dengan TNI, Dorong Pemerataan Infrastruktur Pedesaan Lewat Karya Bhakti 2025

Sebarkan artikel ini
DPMD Sukabumi Perkuat Sinergi dengan TNI, Dorong Pemerataan Infrastruktur Pedesaan Lewat Karya Bhakti 2025
DPMD Sukabumi Perkuat Sinergi dengan TNI, Dorong Pemerataan Infrastruktur Pedesaan Lewat Karya Bhakti 2025

PENASUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun desa, salah satunya melalui Program Karya Bhakti TNI Tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat pedesaan.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Sri Baduga, Purwakarta, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Sekda Ade Suryaman, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, serta Dandim 0607 Letkol Inf Agung Ariwibowo.

Kepala DPMD, Ahmad Samsul Bahri, menegaskan bahwa pihaknya memegang peran strategis dalam menentukan desa prioritas yang akan menjadi lokus kegiatan Karya Bhakti TNI.

“DPMD bersama Kodim, Dinas PU, dan Bappelitbangda berkoordinasi menentukan desa yang paling membutuhkan intervensi infrastruktur. Kami juga memastikan kesiapan administrasi dan dukungan masyarakat agar program berjalan efektif,” jelas Ahmad, Rabu (15/10/2025).

Selain menyiapkan desa sasaran, DPMD juga bertugas memfasilitasi sosialisasi dan komunikasi program ke desa-desa agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan Karya Bhakti.

“Kami turut memverifikasi kesiapan teknis dan dukungan regulasi agar pelaksanaan di lapangan sesuai ketentuan. Program ini juga kami pastikan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi,” tambahnya.

Menurut Ahmad, desa-desa yang menjadi prioritas akan ditentukan melalui sejumlah kriteria ketat, antara lain:

  1. Berstatus tertinggal atau terisolasi dengan minim akses infrastruktur.
  2. Infrastruktur dasar mengalami kerusakan berat dan mendesak perbaikan.
  3. Memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan kabupaten dan desa.
  4. Menunjukkan kesiapan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
  5. Memiliki lahan dan legalitas yang jelas.
  6. Memberikan manfaat luas bagi warga sekitar.

“Kami fokus pada desa dengan kondisi geografis sulit dan akses jalan terbatas. Melalui Karya Bhakti, diharapkan konektivitas antarwilayah dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutur Ahmad.

Tak hanya itu, DPMD juga menyinergikan berbagai program pemberdayaan seperti TMMD, BSMSS, dan Bulan Bhakti Gotong Royong agar memiliki arah yang sama dengan Karya Bhakti TNI.

“TNI biasanya menyiapkan personel, alat berat, dan logistik, sedangkan masyarakat ikut bergotong royong menyediakan bahan lokal. Kami dari DPMD berperan dalam pengawasan dan memastikan semua pekerjaan sesuai spesifikasi teknis,” ungkapnya.

Ahmad menekankan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari semangat partisipasi masyarakat desa. Karena itu, DPMD turut memperkuat lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD agar berperan aktif dalam proses pelaksanaan di lapangan.

“Melalui pendekatan gotong royong, kami ingin masyarakat merasa memiliki kegiatan ini. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi bagian dari pembangunan itu sendiri,” tegasnya.

Sebagai bentuk penghargaan, DPMD juga akan memberikan apresiasi kepada desa dan warga yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Karya Bhakti TNI.

“Kami pastikan semua proses transparan — mulai dari alokasi anggaran, spesifikasi pekerjaan, hingga jadwal kegiatan — agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan merasa menjadi pemilik kegiatan,” ujar Ahmad.

Adapun penentuan titik-titik lokasi kegiatan Karya Bhakti TNI 2025 di Kabupaten Sukabumi, kata Ahmad, masih dalam tahap koordinasi lintas instansi dan survei lapangan.

“Prinsipnya sederhana: desa yang paling membutuhkan dan siap berkolaborasi akan menjadi prioritas. Kami ingin memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.