PENASUKABUMI.COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan desa dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).
Menurut Gun Gun, Forum OPD ini menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Sukabumi dalam menyelaraskan berbagai program pembangunan desa, agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah.
Ia menyoroti bahwa perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) serta RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya sekadar proyek, tetapi ada dampak nyata yang bisa dirasakan warga,” ujar Gun Gun.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam forum ini adalah penetapan Kawasan Pedesaan Citamansakti di Kabupaten Sukabumi sebagai Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN).
Kebijakan ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di desa-desa sekitar, terutama dalam hal infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan pangan.
Namun, Gun Gun menekankan bahwa kebijakan pusat ini harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah agar implementasinya berjalan optimal.
“Kami harus memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dieksekusi dengan baik di lapangan,” jelasnya.
Selain Citamansakti, forum ini juga membahas lima proyek infrastruktur desa yang direncanakan akan direalisasikan di Jawa Barat pada tahun 2025.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa, memperkuat sektor ekonomi perdesaan, serta memberikan akses lebih baik bagi masyarakat terhadap layanan dasar.
Gun Gun berharap forum ini mampu membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar mengarah pada kemandirian dan keberlanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek,” tambahnya.
