PENASUKABUMI.COM – Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyoroti pentingnya percepatan pengambilan keputusan terkait pemilihan Ketua Definitif DPRD Kabupaten Sukabumi.
Marwan menekankan bahwa dinamika politik yang terjadi di internal partai politik dapat mempengaruhi proses penetapan ketua definitif dan berdampak pada perencanaan anggaran perubahan daerah.
“Mekanisme hari ini banyak perubahan, terutama di partai-partai politik, sehingga ini juga akan menghambat perencanaan anggaran perubahan. Kita meminta teman-teman di dewan untuk mencapai kesepahaman setengah kamar terlebih dahulu, supaya ketika penetapan sudah diputuskan, proses bisa berjalan lebih cepat,” ujar Marwan, Selasa (10/9/2024).
Bupati menjelaskan bahwa jika penetapan perangkat anggota dan pimpinan DPRD baru dilakukan setelah struktur lengkap terbentuk, maka proses pembahasan anggaran perubahan bisa meleset dari jadwal yang seharusnya. Hal ini berisiko membuat anggaran perubahan menggunakan produk anggaran tahun sebelumnya, yang dapat merugikan daerah.
“Jika pembahasan perangkat baru dilakukan setelah DPRD terbentuk, waktunya bisa lewat. Maka, anggaran perubahan bisa terpaksa menggunakan produk tahun lalu, yang tentunya akan merugikan kita. Lebih parah lagi, kalau keputusan ini tidak tercapai tepat waktu, anggota DPRD bisa tidak menerima gaji karena harus diputuskan dulu,” tambahnya.
Marwan juga menyoroti potensi dampak perubahan susunan kabinet dan bantuan pusat terhadap perencanaan daerah. Ia mengingatkan agar segala keputusan diambil secara kolektif kolegial dalam lembaga DPRD, bukan berdasarkan pendapat individu yang tidak mempertimbangkan kesepakatan bersama.
“Ini yang kadang-kadang menjadi masalah, kalau ada yang berpendapat sendiri tanpa mempertimbangkan keputusan kolektif DPRD. Misalnya, ada isu mengenai anggaran inspektorat yang dibahas oleh banggar, bukan oleh Bupati. Ketidaktahuan dan ketidakhadiran dalam melihat konteks kebijakan kolektif bisa membuat keputusan yang salah,” jelas Marwan.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran anggota DPRD dalam pembahasan kebijakan agar keputusan yang diambil dapat merepresentasikan kepentingan bersama. Menurut Marwan, setiap anggota memiliki hak untuk berpendapat, tetapi harus dalam kerangka kelembagaan dan bukan sekadar opini pribadi.
“Yang paling penting adalah kehadiran yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif dari seluruh anggota DPRD,” pungkas Marwan.
Bupati berharap agar proses pemilihan Ketua Definitif DPRD Sukabumi dapat segera diselesaikan, sehingga roda pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Ya mudah-mudahan temen-temen (dewan) itu angka kehadiran bisa lebih bagus daripada yang sudah-sudah,” tandasnya.
