PENASUKABUMI.COM – Bupati Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-24, Jumat (2/10/2026). Pemerintah daerah menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pengembangan agroindustri dan pariwisata.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, dan tamu undangan lainnya.
Jawaban bupati tersebut merupakan tindak lanjut atas pandangan umum tujuh fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya. Berbagai masukan fraksi menjadi bahan evaluasi dan penajaman kebijakan dalam penyusunan APBD 2027.
Pemerintah Fokus Perkuat PAD dan Efisiensi Anggaran
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar dan Fraksi PAN, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan anggaran juga mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
Penguatan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah. Langkah yang disiapkan meliputi digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, optimalisasi potensi daerah, serta evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Sementara itu, dalam menanggapi Fraksi PKB, pemerintah menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan BUMD, pemanfaatan bonus produksi panas bumi, hilirisasi produk pertanian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, dan penguatan ekonomi desa.
Pemerintah turut menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak sekadar berarti memangkas belanja. Efisiensi harus mengutamakan prinsip value for money, yakni memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Agroindustri dan Pariwisata Jadi Arah Pembangunan
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah memaparkan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027 dengan tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”.
Prioritas pembangunan mencakup penguatan sektor pertanian, konektivitas wilayah, ketahanan terhadap bencana, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan rantai pasok produk lokal.
Sejalan dengan arah tersebut, pemerintah juga menanggapi Fraksi PDI Perjuangan dengan menegaskan peran APBD sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), pengendalian inflasi, serta pemanfaatan produk dan tenaga kerja lokal.
Pengembangan agroindustri dan pariwisata juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah turut menyoroti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi PPP, pemerintah menegaskan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, pasar tradisional, infrastruktur dasar, dan ekonomi desa.
Pengembangan agroindustri akan diarahkan pada pengolahan produk, standardisasi, sertifikasi, dan perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk lokal.
Mitigasi Bencana dan Pelayanan Dasar Diperhatikan
Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKS, pemerintah memaparkan langkah kesiapsiagaan bencana, termasuk pengembangan sistem peringatan dini berupa lima sensor sesar di lima kecamatan dan lima sirene di dua kecamatan.
Di bidang pelayanan dasar, pemerintah menyoroti pemerataan layanan kesehatan, keberlanjutan jaminan kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan prioritas wilayah.
Menjawab Fraksi Demokrat, pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, dan kemampuan fiskal daerah.
Perhatian juga diberikan terhadap perbaikan sekolah, dukungan bagi guru agama dan pendidikan anak usia dini (PAUD), dukungan bagi RT/RW sesuai ketentuan, serta keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Pengawasan Program dan Bantuan Keuangan Desa
Pemerintah daerah juga menegaskan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pemantauan dan evaluasi program.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat proses verifikasi dan pendampingan dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM dan BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Raperda APBD 2027 Masuk Tahap Pembahasan Lanjutan
Secara keseluruhan, jawaban pemerintah atas pandangan tujuh fraksi menyoroti sejumlah agenda utama dalam Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Agenda tersebut meliputi penguatan PAD, efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan agroindustri dan pariwisata, penguatan UMKM dan ekonomi desa, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta perbaikan tata kelola keuangan.
Pemerintah daerah selanjutnya mempersilakan DPRD Kabupaten Sukabumi mendalami materi Raperda APBD 2027 melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait.
Pembahasan lanjutan tersebut menjadi bagian dari proses penajaman program, penentuan prioritas anggaran, dan penyesuaian dengan kapasitas fiskal daerah sebelum Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.
