Sukabumi

Reses DPRD Sukabumi, Warga Titip Keluhan Ekonomi dan Infrastruktur

120
×

Reses DPRD Sukabumi, Warga Titip Keluhan Ekonomi dan Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Reses DPRD Sukabumi, Warga Titip Keluhan Ekonomi dan Infrastruktur
Reses DPRD Sukabumi, Warga Titip Keluhan Ekonomi dan Infrastruktur

PENASUKABUMI.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Asep Rizwan Efendi, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses di dua desa, yakni Desa Pasirbaru, Kecamatan Cisolok, dan Desa Sukamaju, Kecamatan Cikakak.

Kehadiran Asep disambut hangat oleh masyarakat. Kepala Desa Sukamaju, Jenal Abidin, bahkan menyampaikan rasa syukurnya atas kunjungan anggota dewan yang bisa menjadi sarana menyampaikan langsung kebutuhan warganya.

“Alhamdulillah, ini kesempatan bagi kami menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Tidak usah sampai demo, karena sudah ada Pak Dewan di sini. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa dijawab dan diwujudkan,” ujar Jenal, Senin (15/9/2025).

Dalam dialog, masyarakat Desa Sukamaju yang terdiri dari 35 RT menyampaikan sejumlah persoalan. Mulai dari kesulitan akses air bersih di Dusun 4 yang jaraknya mencapai 9 kilometer, kebutuhan sarana pos ronda, hingga pembinaan dampak narkoba.

Selain itu, mayoritas warga yang bekerja serabutan juga berharap ada dorongan peningkatan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil agar mendapat modal. Selama ini, pemulihan ekonomi yang bersumber dari dana desa terbatas, hanya sekitar 10 persen.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asep Rizwan Efendi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan warga, khususnya terkait air bersih dan ekonomi.

“Kami dari Partai Gerindra, Komisi I yang membidangi pemerintahan, siap mendorong agar aspirasi ini bisa ditindaklanjuti. Untuk sarana air bersih, nanti kita dorong ke Komisi II agar difasilitasi Dinas PU,” tegas Asep.

Ia menambahkan, kebutuhan infrastruktur dengan jarak tempuh jauh memang memerlukan anggaran cukup besar. Karena itu, ia berharap sinergi pemerintah desa, BPD, dan DPRD dapat mempercepat realisasi program tersebut.

“Untuk kegiatan kepemudaan bisa melalui Disbudpora, sementara UMKM akan kita dorong ke pusat agar ada pembiayaan olahan usaha,” tandasnya.