Bukti-bukti berupa rekaman percakapan dan perencanaan diduga menunjukkan adanya konspirasi anggaran negara yang semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Edi Rijal juga mengungkapkan adanya dugaan dua pengadaan alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan nilai fantastis, yaitu Rp. 17 milyar dan Rp. 28 milyar.
“Jadi oknum ini mendapatkan bagian alkes dengan anggaran Rp. 17 milyar, kemudian mendapat antrop Rp. 28 milyar sama dengan Rp. 40 milyar lebih dalam satu orang. Nah Dinas Kesehatan itu saat mendengar inisial IP ketakutan,” tuturnya.
Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Friadi Mahyuzar, juga menyuarakan keprihatinannya mengenai kurangnya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Dia meminta transparansi mengenai proses tersebut dengan total anggaran yang mencapai 27,4 miliar rupiah.
“Kami minta transparansi proses pengadaan alat antropometri yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan total anggaran 27,4 M kurang lebih. dan kami tidak puas karena jawaban dari jajaran Dinkes yang dihadiri oleh PPK, kabid sapras mungkin dengan sekdisnya,” ucap Friadi
Friadi menyatakan bahwa jawaban dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dalam audensi tersebut tidak memuaskan, dan ketidakjelasan dalam menentukan pemenang pengadaan juga dikeluhkan.
“Karena mereka tidak bisa menjawab dasar mereka menentukan pemenang itu seperti apa yang kami rasa jelas Aturan itu sudah tertuang dalam juklak juknis yang diedarkan oleh tiga Kementerian surat edaran bersama itu ada tiga Kementerian yaitu Kemenkes Kemendagri dan barjas repulik Indonesia seperti itu,” tuturnya.
“Dan kami menduga di sini ada oknum atau monster-monster Alkes di Kabupaten Sukabumi yang sudah melakukan konspirasi jahat terhadap pengadaan Alkes ini , karena yang diklik itu Bukan harga terendah tapi dengan harga kurang lebih tadi 8 juta sekian yaitu PT Endo,” tambah Friadi.
