PENASUKABUMI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan peran strategisnya dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (18/6/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, memimpin langsung jalannya paripurna. Dalam sambutannya, Budi menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD bukan hanya formalitas. Ini adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
DPRD, lanjut Budi, mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali secara berturut-turut dari BPK RI.
Namun ia menegaskan bahwa opini tersebut harus diiringi oleh perbaikan kinerja dan peningkatan manfaat program bagi masyarakat.
“WTP adalah capaian penting, tapi bukan tujuan akhir. Output dan dampak program-program pembangunan harus dirasakan masyarakat secara nyata,” tegasnya.
