PENASUKABUMI.COM – Suasana Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, pecah oleh haru dan sukacita pada Kamis (4/12/2025). Ribuan tenaga kesehatan, guru honorer, dan pegawai pelayanan publik lainnya memenuhi area lapangan untuk mengikuti prosesi pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak 8.164 pegawai resmi dilantik, menandai babak baru perjalanan karier mereka setelah bertahun-tahun mengabdikan diri. Momentum bersejarah ini bukan hanya menjadi kebahagiaan pribadi para pegawai, tetapi juga menjadi langkah strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Akbar Yusuf, hadir menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menegaskan bahwa pelantikan massal PPPK ini adalah bentuk penghargaan nyata negara terhadap loyalitas para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun berada di garis depan pelayanan.
“Selamat untuk seluruh pegawai yang dilantik. Perjuangan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ada yang telah bekerja lima atau sepuluh tahun, sekarang telah diakui oleh negara. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah,” ujarnya.
Ramzi menekankan, amanah baru sebagai PPPK Paruh Waktu harus menjadi dorongan agar semakin profesional, tertib, dan bertanggung jawab. DPRD melihat sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi penting pembangunan manusia di Sukabumi, sehingga kehadiran ribuan PPPK ini akan menjadi energi baru dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Dalam keterangannya, Ramzi menilai bahwa kebijakan pelantikan ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat birokrasi dan menata sumber daya manusia secara lebih terstruktur.
“Mudah-mudahan dengan dilantiknya PPPK Paruh Waktu ini, menjadi motivasi agar bekerja lebih profesional dan amanah untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi, kata Ramzi, memiliki komitmen kuat untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pegawai ASN maupun PPPK. Ia memastikan legislatif akan ikut memastikan bahwa penambahan ribuan pegawai baru ini benar-benar berdampak pada percepatan pelayanan publik.
