Selain itu, Asjaf juga mengungkapkan bahwa akses jalan menuju wilayah Kasepuhan yang terletak di Kabupaten Sukabumi masih menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah. Namun, ada kendala yang harus dihadapi terkait dengan kewenangan.
“Meskipun Dinas PU memiliki rencana untuk mengatasi ini, kami tidak memiliki kewenangan atas segmen jalan yang melintasi wilayah tersebut. Kemungkinan besar, wilayah ini merupakan wilayah adat, sehingga meskipun kondisi jalannya seperti ini, Dinas PU tidak memiliki hak untuk mengubah status jalan karena itu merupakan kewenangan Kementerian Pusat,” tuturnya.
Akibatnya, perbaikan di wilayah ini memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dan Dinas PU tidak bisa melakukan perbaikan secara langsung.
“Karena itu, tidak mungkin untuk langsung melakukan perbaikan semacam itu, dan bahkan jika nantinya perbaikan dilakukan, perlu izin dari dinas pusat,” tambahnya.
