PENASUKABUMI.COM – Suasana ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa (5/8/2025) terasa hangat dan penuh dinamika. DPRD menggelar Rapat Paripurna ke-29 Tahun Sidang 2025, dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat, serta undangan lainnya.
Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara yang telah ditunjuk. Mereka menyampaikan catatan kritis, masukan, hingga pertanyaan strategis untuk memperkaya pembahasan APBD Perubahan.
Fraksi Golkar & PAN: Rahma Sakura Ramkar
Fraksi GERINDRA: Hera Iskandar
Fraksi PKB: Nandar
Fraksi PKS: Erpa Aris Purnama
Fraksi PDI-P: H. Junajah Jajah Nurdiansyah
Fraksi Demokrat: Lugi Septiandi Herman
Fraksi PPP: H. Apep Saepul Mandan
Masing-masing fraksi menekankan pentingnya APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari proses legislasi. Menurutnya, DPRD berkomitmen agar APBD Perubahan benar-benar tepat sasaran.
“Pandangan fraksi-fraksi DPRD berisi catatan, saran, pendapat, koreksi, dan pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Tujuannya jelas: mendapatkan penjelasan, keterangan, dan tindak lanjut yang konstruktif demi penyempurnaan Raperda,” ungkap Budi.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan rakyat. “Harapan kami, APBD Perubahan 2025 mampu menjawab kebutuhan daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sukabumi,” tambahnya.
Melalui forum ini, DPRD menunjukkan perannya bukan sekadar memberi persetujuan, tetapi juga mengawal proses politik anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
Semua masukan dari fraksi-fraksi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan Raperda APBD Perubahan sebelum ditetapkan bersama pemerintah daerah.
