PENASUKABUMI.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati atas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Rabu (18/6/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme penting dalam sistem akuntabilitas publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas yang mewakili Bupati Sukabumi, unsur Forkopimda, para camat, dan kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya peran DPRD dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Ia menyampaikan bahwa legislatif siap mengkaji dan membahas secara cermat Raperda tersebut demi memastikan seluruh belanja daerah dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas.
“DPRD akan mendalami rincian pertanggungjawaban ini secara menyeluruh. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Budi.
Pihaknya juga mengapresiasi kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan, yang kembali membuahkan opini WTP dari BPK RI.
“Kami harap ini bukan hanya pencapaian administratif, tapi juga refleksi atas kualitas belanja dan pembangunan yang berdampak luas,” tutupnya.
